Rastranews.id, Maros — Banjir yang tak kunjung surut kembali membuat ratusan warga di Perumahan Bumi Findaria Mas 1 (BFM1), Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, hidup dalam kepungan air selama 9 hari sejak 12 November 2025.
Hingga Rabu (19/11/2025), genangan setinggi betis orang dewasa masih menutupi kawasan permukiman tersebut.
Ketua RT BFM1, Rusdi, menyebut banjir kali ini sebagai yang paling lama sepanjang sejarah kompleks.
“Air tidak surut-surut. Ini yang terlama. Setiap hujan turun, air justru bertambah,” kata Rusdi.
Sekira 600–700 rumah terdampak. Aktivitas warga lumpuh, akses keluar-masuk sulit, dan sejumlah warga mulai mengeluhkan penyakit kulit akibat air yang diduga sudah terkontaminasi.
Ketua Forum Komunitas Hijau: Ini Bukan Banjir Biasa, Ini Alarm Degradasi Ruang
Ketua Forum Komunitas Hijau, Achmad Yusran, menegaskan bahwa banjir panjang yang terjadi di BFM1 bukanlah bencana alam semata, melainkan cerminan seriusnya degradasi ruang dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali di Moncongloe.
“Ini akibat kegagalan sistem drainase dan tidak adanya saluran irigasi yang layak. Air tidak punya jalur keluar. Ini adalah indikator nyata degradasi spasial,” ujar Yusran.
Menurutnya, kawasan ini mengalami penurunan fungsi ruang akibat pembangunan yang tidak sejalan dengan tata ruang wilayah.
Drainase Tidak Berfungsi: Salah Kelola Ruang Jadi Akar Masalah
Yusran menjelaskan bahwa banjir berulang selama sepuluh hari menunjukkan dua masalah utama.
Pertama, sistem drainase tidak berfungsi optimal. Di mana saluran air di BFM1 dinilai terlalu kecil, dangkal, dan tersumbat, sehingga tidak mampu mengalirkan limpasan hujan ke sungai.
Kedua, alih fungsi ruang yang tidak sesuai RTRW. Menurutnya, pembangunan besar-besaran di kawasan Moncongloe menyebabkan hilangnya area resapan air.
Ia menilai pengawasan dan penegakan aturan tata ruang oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Maros masih sangat lemah.
“Kurangnya kontrol terhadap perubahan fungsi lahan membuat kawasan kehilangan kemampuan mengelola air hujan,” tegas Yusran.
Ia pun menyarankan agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah sebagai solusi. Misalnya dengan melakuna normalisasi dan pengerukan saluran drainase.
Pembangunan saluran irigasi yang memadai, penataan ulang sistem drainase kawasan, dan mengeluasi tata ruang dan pengawasan pembangunan yang lebih ketat
Yusran menegaskan bahwa banjir ini harus dipahami sebagai konsekuensi dari kesalahan struktural dalam perencanaan ruang, bukan semata cuaca ekstrem.
“Solusi harus sistemik. Mulai dari penataan ruang, penindakan alih fungsi ruang, hingga perbaikan seluruh jaringan drainase,” tutupnya. (MU)
