Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tmenangani kasus gagal bayar yang melibatkan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (AKII). OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengurus dan pemegang saham perusahaan ini, serta menjatuhkan sanksi administratif.
Akseleran merupakan salah satu penyelenggara pinjaman daring (Pindar) alias pinjaman online (Pinjol) yang berizin di OJK.
Kepala Eksekutif Pengawasan OJK, Agusman, menyatakan bahwa OJK berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam menyelesaikan masalah ini. OJK juga berupaya meminimalisir potensi kerugian bagi masyarakat dan memastikan kepatuhan dari pihak Akseleran.
Dalam upaya ini, OJK meminta pengurus dan pemegang saham untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka kepada para pemberi dana. OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Akseleran untuk mengevaluasi operasional dan infrastruktur perusahaan.
Mereka juga mengidentifikasi penyebab masalah yang dihadapi Akseleran dan memastikan bahwa model bisnis perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, OJK akan terus memantau upaya penyelesaian kewajiban Akseleran kepada para lender (Penerima dana) dan memastikan bahwa perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“OJK berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dalam rangka penyelesaian permasalahan AKII ini, serta melakukan berbagai tindakan lainnya untuk meminimalisir potensi kerugian bagi pengguna/masyarakat dan penegakan kepatuhan terhadap AKII, pengurus maupun pemegang saham,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya.
OJK juga melakukan beberapa langkah untuk menangani kasus PT AKII. Pertama, OJK meminta pengurus dan pemegang saham, untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi, khususnya terkait dengan kewajiban kepada para pemberi dana (lender).
Kedua, OJK telah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap AKII dan evaluasi menyeluruh mengenai operasional, infrastruktur, dan root cause permasalahan AKII, termasuk kesesuaian business model AKII dengan ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya menginstruksikan pengurus dan pemegang saham agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan.
Ketiga, OJK juga melakukan monitoring secara ketat terkait dengan upaya konkret penyelesaian kewajiban AKII kepada para lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan upaya-upaya perbaikan fundamental lainnya oleh pengurus dan pemegang saham sesuai komitmen guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha AKII selaku pindar berizin di OJK, termasuk memberikan pelayanan dan respon yang baik kepada setiap pengguna/masyarakat sebagaimana mestinya.
Keempat, OJK pun berupaya untuk melakukan langkah penegakan kepatuhan terhadap pihak-pihak AKII yang terbukti melakukan pelanggaran dan atau tidak memenuhi komitmen, di antaranya penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK juga terus melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mendukung pengembangan dan penguatan industri pinjaman daring.
Misalnya melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan dengan menyusun dan menerbitkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai panduan pengembangan dan penguatan industri pinjaman daring.
POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI telah diluncurkan yang merupakan pembaharuan dari ketentuan sebelumnya, ditujukan untuk memperkuat aspek kelembagaan, manajemen risiko, dan tata kelola, serta meningkatkan perlindungan konsumen dan mendukung pembiayaan sektor produktif dan UMKM.
OJK juga tengah melakukan pembaharuan pengaturan lebih lanjut terkait dengan manfaat ekonomi yang memberikan batas maksimum pengenaan biaya/bunga oleh industri pindar terhadap penerima dana (borrower).
Selain itu, pengaturan yang membatasi industri pindar juga mulai diberlakukan. Peminjam dibatasi hanya mendapatkan pendanaan maksimal dari 3 perusahaan. Termasuk mengaturan lebih lanjut batas usia minimum dan penghasilan minimum Rp3.000.000 untuk peminjam industri pindar.
Ada juga aturan batasan maksimum penempatan dana yang diperkenankan bagi Professional Lender dan Non-Professional Lender dengan memperhatikan penghasilan dari calon lender, antara lain guna mendorong masyarakat yang bertransaksi melalui pindar adalah yang betul-betul memahami risiko dan portofolio yang dimiliki sesuai dengan toleransi risikonya.