Rastranews.id, Gowa — Kabupaten Gowa kembali menjadi sorotan nasional. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengapresiasi inovasi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di daerah.
Apresiasi itu disampaikan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Efriansyah, saat kunjungan Tim Pemeriksa Kinerja BPK RI di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11/2025).
“Kami memilih Kabupaten Gowa karena dianggap berhasil mengimplementasikan program penanggulangan masyarakat miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Leo.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, yang memberi akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat ini sudah berjalan dengan 150 siswa dan menjadi inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional,” tambahnya.
Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, yang menerima langsung kunjungan tersebut, menyebut pemeriksaan kinerja ini bukan sekadar audit, tetapi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efektivitas pembangunan.
“Pemeriksaan kinerja adalah momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak,” tegas Darmawangsyah.
Ia menegaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama Pemkab Gowa, yang dijalankan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan melibatkan berbagai OPD dan BPS.
Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, menjelaskan, pemeriksaan kinerja kali ini bersifat tematik, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah,” ujarnya.
Kunjungan Tim BPK RI dan Kemenko PMK ke Gowa merupakan bagian dari rangkaian pemantauan program pembangunan manusia di beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. (MU)