Rastranews.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal posisi utang pemerintah sebesar Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.
Menurutnya masih pada batas aman dan tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.
Adapun tolok ukur utama risiko utang bukanlah nilai nominal absolutnya, melainkan rasio utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya. Ini kan Rp 9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman,” ujar Purbaya, dikutip Senin (13/10/1015).
Purbaya menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih di bawah 39 persen dari PDB, jauh di bawah batas kriteria Maastricht 60 persen, dan jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.
“Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman. Kita aman, masih di bawah 40, Maastricht kriteria 60 persen,” tegas Purbaya.
Sebagai perbandingan, Purbaya menyebut rasio utang di sejumlah negara lain berada jauh di atas Indonesia.
“Negara-negara apa di atas 80, banyak yang 400, bahkan Jerman 100. Amerika 100 persen lebih, Jepang 250 persen lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali. Jadi dengan standar itu kita aman,” jelasnya.
Oleh karena itu, Purbaya meminta publik untuk tidak menjadikan utang sebagai sumber sentimen negatif dan menyerang pemerintah.
“Jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup beda,” katanya.
Meskipun secara rasio utang masih aman, Purbaya menegaskan komitmennya untuk mengurangi penerbitan utang semaksimal dan seoptimal mungkin.
Terobosan yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas belanja.
Purbaya menekankan, jika pemerintah terpaksa berutang, penggunaannya harus maksimal, tanpa kebocoran, dan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong,”ucapnya.
“Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita ciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkas Purbaya. (MA)