Rastranews.id, Makassar – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Abdul Mu’ti, hadiri Seminar Nasional Refleksi dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Makassar, Sabtu (11/10/2025).
Pada kesempatan tersebut, BMPS Nasional menganugerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atas komitmen nyata pemerintah provinsi dalam mendukung peran sekolah swasta.
Dalam seminar yang diikuti 800 peserta baik luring maupun daring ini, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan komitmennya mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan.
“Prinsip yang kami kembangkan pendidikan inklusif berkeadilan, tanpa ada diskriminasi. Kita ingin memastikan seluruh anak Indonesia punya kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu,” tegas Menteri Mu’ti.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang mewakili gubernur, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Kementerian Pendidikan.
“Bapak Menteri telah melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan pendidikan yang merata. Sekolah swasta bukan pelengkap, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mengatasi keterbatasan rombongan belajar di sekolah negeri,” jelas Jufri.
Penghargaan kepada Gubernur Andi Sudirman diberikan atas dukungan konkret Pemprov Sulsel dalam menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026.
Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyampaikan apresiasi tinggi atas kebijakan pemerintah Sulsel.
“Terima kasih atas perhatian terhadap SPMB bahwa peringkat teratas itu di Sulsel. Kami merasa bergembira karena kebijakan Menteri dan Gubernur kepada sekolah swasta,” ujarnya.
Sementara Ketua BMPS Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengungkapkan bahwa manajemen SPMB di Sulsel telah menjadi contoh nasional.
“Sekolah swasta harus mampu melakukan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kami memberikan penghargaan kepada Pemprov Sulsel atas kepeduliannya terhadap sekolah swasta,” katanya.
Acara yang juga dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus BMPS Kabupaten/Kota se-Sulsel ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. (HL)