Rastranews.id, Makassar-Kajati Sulsel, Agus Salim, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mengoptimalkan penanganan Perkara Koneksitas, khususnya yang melibatkan Aspek Maritim.
Penegasan ini disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Potensi Perkara Koneksitas Aspek Maritim di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, pada Rabu (2/10/2025).
Kajati Sulsel, Agus Salim menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh jajaran dan panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan ini, yang disebutnya sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam penanganan perkara koneksitas.
“Permasalahan hukum di sektor maritim tidak jarang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan. Sehingga berpotensi masuk dalam kategori Perkara Koneksitas. Perkara Koneksitas didefinisikan sebagai perkara yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer,“ kata Agus Salim.
Kajati Sulsel memberikan beberapa contoh potensi Perkara Koneksitas di bidang maritim. Antara lain pelanggaran hukum di wilayah perairan yang melibatkan aparat atau anggota militer bersama pihak sipil.
Penyelundupan barang, narkotika, dan perdagangan manusia melalui jalur laut yang terkadang melibatkan oknum aparat. Konflik pemanfaatan sumber daya laut yang menimbulkan tindak pidana dengan keterlibatan unsur sipil dan militer.
Pelanggaran keamanan pelayaran, termasuk tindak pidana pencurian, perompakan, atau pelanggaran batas wilayah.
Dalam menghadapi kompleksitas tantangan maritim ini, Kajati Sulsel menyerukan kerja sama dan sinergi yang erat antara Kejaksaan, TNI, Kepolisian atau aparat penegak hukum (APH), serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat memastikan setiap potensi perkara koneksitas ditangani dengan cepat, tepat, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kajati Sulsel juga menyinggung pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, yang menunjukkan kesiapan Kejaksaan dalam menghadapi tugas penegakan hukum yang semakin berat.
Olehnya itu, Kajati Sulsel berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi konstruktif yang bermanfaat bagi optimalisasi penanganan Perkara Koneksitas di bidang maritim, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjaga integritas penegakan hukum, memperkuat sinergi lintas sektor, dan berkomitmen menjadikan Sulsel sebagai contoh daerah yang mampu menangani Perkara Koneksitas dengan profesional dan berkeadilan,” harap Agus Salim.(JY)