Rastranews.id, Jeneponto – Pengurus Karang Taruna Kabupaten (PKTK) Jeneponto mendesak Gubernur Sulsel untuk mengevaluasi kepala dinas sosial. Hal itu menyusul adanya dugaan pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang terjadi di Jeneponto.
“Karena adanya dugaan pemotongan program PKH yang terjadi di Jeneponto, kami mendesak Gubernur melakukan evaluasi terhadap kepala dinas sosial Sulsel yang seharusnya ikut bertanggung jawab melakukan pengawasan,” ujar Ketua PKTK Jeneponto, Suharmin Qilank kepada wartawan, Selasa (30//9/2025).
Tidak hanya kepala dinas sosial Sulsel, kata Suharmin, desakan itu juga dialamatkan untuk Bupati Jeneponto agar evaluasi yang sama dilakukan kepada kepala dinas sosial Jeneponto. Sebab, ditegaskannya, dugaan pemotongan PKH terjadi salah satunya karena lemahnya pengawasan dari orang-orang tersebut.
“Mereka semua harus dievaluasi karena lemah dalam melakukan pengawasan yang berbuntut terjadinya dugaan penyelewengan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Senin (29/9/2025) aksi unjuk rasa dilakukan sejumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Jeneponto. Salah satu diantaranya yang terlibat, yakni PKTK Jeneponto.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti adanya dugaan pemotongan PKH yang disebut terjadi di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu. Dimana, salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) haknya diduga dipotong sebesar Rp800.000 ribu yang seharusnya diterima oleh KPM Rp1.800.000 dari dana PKH itu.
Massa kemudian meminta Pemkab Jeneponto untuk melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepada Korkab PKH dan seluruh Pendamping desa/kelurahan.
Tidak hanya itu, massa mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh terhadap Korkab dan pendamping desa/kelurahan atas dugaan pemotongan dana PKH tersebut. (AR)