Rastranews.id, Gorontalo– Langkah anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu (Fraksi PDIP), untuk lolos dari jeratan sanksi berat justru semakin tertutup.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo secara resmi telah menetapkan kasus video viral “perencanaan perampokan uang negara” yang melibatkannya sebagai pelanggaran berat dan akan segera menggelar persidangan etik.
Hal ini ditegaskan usai BK menggelar rapat dengar pendapat (klarifikasi) kilat yang berlangsung hingga dini hari, menyusul amuk massa dunia maya yang geram dengan ucapan arogan politikus tersebut.
“Kami sepakat, kasus ini masuk persidangan Badan Kehormatan dan menjadi fokus utama kami. Target minggu depan putusan sudah dibacakan,” tegas Wakil
Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, dalam konferensi pers yang digelar usai rapat, Sabtu (20/9/2025)
Awalnya, sebuah video berdurasi 1 menit 5 detik yang direkam pada Juni 2025 memperlihatkan Wahyudin dalam sebuah mobil.
Dengan lancang, ia menyatakan akan menggunakan dana perjalanan dinas ke Makassar untuk “merampok uang negara”. “Biar negara ini semakin miskin,” ujarnya kala itu.
Dalam rapat klarifikasi, Wahyudin mengajukan dua alasan utama, pertama, ia dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadar. Kedua, ia tidak tahu bahwa percakapannya direkam oleh wanita yang mendampinginya.
“Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari malam dia minum minuman keras sampai besok paginya ke bandara, dia masih dalam kondisi tidak sadar,” papar Ketua BK.
Yang membuat kasus ini berlapis, BK mengungkapkan bahwa video diduga sengaja direkam dan disebarkan oleh wanita yang ada di dalam video karena motif tertentu.
“Penjelasan dari terduga bahwa perempuan ini minta dinikahi. Perempuan ini perempuan jadi, hati-hati bapak-bapak,” ujar Ketua BK menyampaikan hasil klarifikasi.
Terlepas dari drama tersebut, BK menegaskan bahwa fokus utama adalah pada ucapan yang mencemarkan martabat lembaga dan negara. Umar Karim menyatakan bahwa sanksi yang mungkin diberikan sangatlah berat.
Saat ditanya, apakah ada potensi pemberhentian? “Ada potensi. Ada potensi,” jawabnya tegas ketika ditanya wartawan.
“Apa yang diucapkan dalam video yang viral itu sangat berat karena sudah menyebut negara, ‘kita miskinkan negara’. Tanpa harus menetes (uangnya), ini sudah pelanggaran berat,” lanjutnya.
BK berjanji akan bekerja objektif dan transparan, termasuk dengan menelusuri keabsahan perjalanan dinas tersebut.
Mereka meminta publik memberikan kesempatan untuk proses yang fair, namun menjamin akan memberikan putusan yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan. (HL)