Rastranews.id, Makassar – Sedikitnya 100 tenaga kesehatan (nakes) honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/9/2025) sore.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Pemerhati Kesehatan Sulsel itu memblokir Jalan Urip Sumoharjo dengan membakar ban bekas dan mengumpulkan batu, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.
Para demonstran, yang mayoritas adalah perempuan berjilbab biru, terlihat membawa spanduk bertuliskan “Nakes Berduka” dan “Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan Oleh Birokrasi”.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas ketidakpastian status kepegawaian mereka setelah bertahun-tahun mengabdi, dimana nama mereka tidak kunjung masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui pengeras suara, seorang orator menyampaikan kekecewaannya. “Sudah berapa kali bolak-balik ketemu anggota DPRD, ketemu Bupati, tapi tidak ada solusi untuk kepastian status kami,” ujarnya.
Juru bicara aksi, Sahid Simond, menegaskan bahwa kondisi para nakes sangat ironis. Ia menuding praktik nepotisme, pilih kasih, dan dugaan mafia data sebagai penyebab utama penderitaan mereka.
“Kondisi ini mencederai rasa keadilan, merendahkan martabat profesi kesehatan, dan menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap tenaga kesehatan,” kata Sahid.
Massa aksi menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sulsel dan DPRD.
Tuntutan tersebut antara lain mendesak diberikannya kepastian status sebagai ASN atau PPPK, jaminan upah yang sesuai dengan UMR/UMK, serta pemberantasan praktik nepotisme dan mafia data dalam pengelolaan tenaga kesehatan.
Mereka juga meminta agar tenaga kesehatan yang telah dipecat secara sepihak dipanggil kembali dan diberhentikannya rekrutmen tenaga honorer baru.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulsel terkait aksi demonstrasi tersebut. (HL)