Rastranews.id, Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan bahwa data terintegrasi merupakan pondasi utama pengawasan pemilu yang modern.
Namun, data yang tidak tervalidasi dengan baik justru dapat menjadi titik lemah yang berisiko melemahkan kredibilitas lembaga.
Pesan ini menjadi inti dari pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Data dan Informasi di Hotel Claro, Makassar, Selasa (16/9/2025) malam.
Mengusung tema “Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya,” rakor ini bertujuan memperkuat sinergi pengelolaan data antar unit kerja Bawaslu di seluruh Indonesia untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, mengingatkan akan dualisme kekuatan data.
Secara kelembagaan, data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat buat kita dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran.
“Namun, data tidak hanya sebagai kekuatan, tetapi juga bisa melemahkan ketika kita tidak mampu memvalidasi dan mempertanggungjawabkan data-data sebagai informasi publik,” tegas Mardiana.
Pernyataan senada disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi. Ia menekankan peran strategis Divisi Data dan Informasi (DATIN) yang tidak boleh hanya berhenti pada pengumpulan data
“DATIN bukan hanya menyajikan data, melainkan mampu mengolah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan itu sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengawasan,” jelas Puadi.
Lebih lanjut, Puadi menegaskan visi DATIN sebagai simpul utama seluruh proses pengawasan.
“DATIN harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh basis data pengawasan laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa. Dari sana kita akan memiliki big data pengawasan pemilu yang bisa kita baca dan analisis secara real time,” tambahnya.
Rakor nasional ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu RI, termasuk Deputi Bidang Dukungan Teknis, La Bayoni, dan Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bachtiar Baetal.
Sebagai tuan rumah, seluruh anggota Bawaslu Sulsel hadir mendukung.
Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi dan Kepala Bagian Data dan Informasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 22 provinsi undangan Gelombang I, yang mencakup wilayah timur dan tengah Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. (HL)