Rastranews.id, Makassar – Gedung DPRD Kota Makassar akan direkonstruksi dengan standar keselamatan terbaru, termasuk ketahanan terhadap gempa dan api, pasca kebakaran yang melanda pada 29 Agustus 2025.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, usai melakukan tinjauan langsung ke lokasi kebakaran, Selasa (16/9/2025).
Berdasarkan hasil kajian tim, terungkap bahwa kompleks gedung parlemen memiliki dua kondisi yang berbeda.
Gedung utama yang dibangun pada 1986 dan telah berusia lebih dari 40 tahun mengalami kerusakan struktural yang parah, sehingga direkomendasikan untuk rekonstruksi total dengan standar konstruksi terkini.
“Gedung utama akan kami usulkan untuk rekonstruksi penuh dengan menerapkan standar terbaru, termasuk peningkatan ketahanan gempa dan sistem proteksi kebakaran yang lebih canggih,” tegas Dewi.
Sementara itu, gedung tambahan yang baru dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan akan menjalani proses rehabilitasi yang ditargetkan selesai pada Desember 2025.
Proses rekonstruksi gedung lama masih menunggu penyelesaian tahapan administratif, termasuk proses penghapusan aset negara mengingat bangunan tersebut masih tercatat sebagai aset pemerintah.
Tim teknis dari Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi.
Dalam aspek pendanaan, estimasi awal rehabilitasi seluruh gedung sebesar Rp50-55 miliar akan dikaji ulang seiring dengan perubahan skema menjadi rekonstruksi total.
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah mengajukan proposal gedung baru 10 lantai senilai Rp375 miliar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan menekankan pentingnya membangun gedung yang tidak hanya modern tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan.
“Momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai dengan standar konstruksi terbaru, khususnya dalam hal ketahanan gempa dan proteksi kebakaran,” tegas Munafri.
Seluruh proses pembangunan akan dikawal melalui koordinasi intensif antara pemerintah kota dan Kementerian PU untuk memastikan terwujudnya gedung parlemen yang representatif dan memenuhi standar keselamatan tertinggi. (HL)