Rastranews.id, Jakarta – Kabar baik bagi lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja. Baik S1, D3, dan yang setara, oleh pemerintah akan diberikan program magang selama 6 bulan.
Mereka nantinya ditempatkan di industri dan selama magang menerima uang saku setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemerintah memberikannya kepada 20 ribu lulusan perguruan tinggi. Untuk program ini pemerintah gelontorkan anggaran Rp 198 miliar.
Hal ini sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Program ini kata Airlangga, satu dari 8 program akselerasi pemerintahan Presiden Prabowo yang dilaksanakan tahun ini juga.
Menurut dia, program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri.
“Itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerja samakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar,” terang Airlangga.
Program berikutnya kata dia, pemerintah akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.
“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp 120 miliar,” terang Airlangga.
Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember.
“Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun,” ucap Airlangga.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp 36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian,” papar Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen.
Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nah ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025.
Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp 1,8 triliun untuk program Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.
“Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.
Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” tandas Airlangga. (MA)