Rastranews.id, Makassar – Rencana Pemprov Sulawesi Selatan menganggarkan pembangunan taman di Center Point of Indonesia (CPI) sebesar Rp12 miliar menjadi sorotan tajam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat.
Anggaran yang dinilai “fantastis” dan tidak mendesak itu memantik kritik karena dinilai tidak prioritas di tengah berbagai persoalan kesejahteraan yang masih membelit.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDA) Provinsi Sulsel, Andi Darmawang Bintang, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pengajuan anggaran untuk perencanaan pembangunan taman tersebut sudah masuk di bagian barang dan jasa (barjas). Hal ini disampaikannya dalam rapat pada Rabu (10/9/2025).
Namun, pengajuan itu langsung mendapat tentangan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyudin, menegaskan bahwa anggaran sebesar itu tidak urgent. Ia menilai masih banyak hal lain yang lebih mendesak untuk didanai ketimbang sekadar membangun taman.
“Saya menegaskan bahwa anggaran pembangunan taman CPI Rp12 miliar tidak urgent sementara nilainya terlalu besar. Kami minta pimpinan agar hal ini menjadi perhatian khusus untuk dibahas lebih lanjut untuk pemangkasan anggaran,” tegas Fatma.
Fatma juga mengingatkan bahwa masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekurangan dalam pembayaran gaji, yang seharusnya menjadi prioritas lebih utama.
“Padahal kita ketahui bersama bahwa masih ada OPD yang memiliki kekurangan pembayaran gaji yang lebih urgent dari sekedar membangun taman,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan anggota Banggar lainnya, Andi Patarai Amir. Ia menyoroti nilai anggaran yang terbilang sangat besar untuk sebuah taman.
Dengan nada satire, Andi Patarai berkata, “Mungkin yang mau dibuat ini taman surga? Ini perlu dicermati secara bersama karena masih ada OPD kekurangan belanja pegawai dan lainnya.”
Sorotan ini menunjukkan ketidaksepakatan dewan terhadap skala prioritas anggaran Pemprov. Anggota dewan mendesak agar anggaran tersebut dikaji ulang dan dilakukan pemangkasan, mengingat masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak untuk kesejahteraan masyarakat dan operasional pemerintahan. (HL)