RastraNews.id, Jakarta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Pratama dalam acara Penerimaan Penghargaan UHC Award 2026 yang dirangkaikan dengan Deklarasi dan Pencanangan UHC di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dan diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ghufron Mukti, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Alhamdulillah, Gowa dinilai berhasil memastikan sebagian besar penduduk terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemkab Gowa untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.
“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan seluruh masyarakat Gowa mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, layak, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Bupati perempuan pertama di Gowa itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
“Penghargaan UHC ini adalah hasil kerja bersama seluruh pihak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Gowa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, drg Abdul Haris Usman, mengungkapkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Gowa telah mencapai 98,71 persen atau sekitar 826 ribu jiwa dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,17 persen.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Gowa telah memenuhi kriteria UHC Prioritas, termasuk penerapan pendaftaran kepesertaan sistem Non Cut Off bagi peserta PBPU yang ditanggung pemerintah daerah.
“Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu,” pungkasnya. (*)
