Rastranews.id, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar penilaian potensi serta kompetensi manajerial dan sosial kultural dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Senin (23/2/2026). Uji kompetensi berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Tahapan ini merupakan tindak lanjut Surat Pengumuman Nomor 800.1.2.6/008/PANSEL-JPT/2026. Dari 85 peserta terdaftar, sebanyak 82 orang hadir mengikuti seleksi, sementara tiga lainnya absen.
Seleksi terbuka tersebut memperebutkan 12 jabatan strategis di lingkup Pemprov Sulteng, mulai dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Pelaksana BPBD, hingga Direktur UPT RSUD Undata dan sejumlah kepala biro.
Kepala BKD Sulteng, Sitti Asma Ul Husnasyah, menegaskan uji kompetensi ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan prinsip sistem merit.
“Proses ini bukan formalitas. Ini mekanisme objektif untuk mengukur kesesuaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis peserta dengan jabatan yang akan diemban,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tahapan uji kompetensi bersifat menggugurkan. Karena itu, peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan serius dan menjunjung tinggi integritas.
“Tunjukkan kemampuan terbaik secara objektif dan apa adanya. Hasilnya akan menjadi dasar penting untuk menentukan kelayakan melanjutkan ke tahapan berikutnya,” ujar Sitti Asma.
Pelaksanaan penilaian dikoordinasikan oleh UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Sulteng yang telah terakreditasi A, dengan dukungan asesor bersertifikasi. Proses seleksi juga berada dalam pemantauan langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina manajemen ASN.
BKD memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Melalui seleksi terbuka ini, Pemprov Sulteng berharap dapat menjaring pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan guna mendorong kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
