Rastranews.id, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) ditetapkan sebagai pintu masuk utama untuk menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurutnya, pelaksanaan program pembangunan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun yang paling penting adalah tersedianya konsep yang jelas serta inovasi yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang baru atau mahal. Yang penting mampu menyelesaikan masalah di masyarakat dan meyakinkan pimpinan,” ujarnya.
Anwar juga menegaskan bahwa meniru praktik baik dari daerah lain bukanlah sebuah kelemahan, selama inovasi tersebut dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi daerah.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi boleh dilakukan tanpa dukungan data yang kuat. Bahkan, ia mengaku telah menghabiskan waktu bersama para kepala OPD untuk membedah data hingga ke tingkat paling rinci, termasuk pada akhir pekan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari hasil analisis data tersebut, pemerintah menemukan adanya korelasi kuat antara angka kemiskinan dengan kondisi perumahan masyarakat. Semakin tinggi jumlah rumah tidak layak huni di suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
Anwar mencontohkan kondisi di Kota Palu, di mana angka kemiskinan relatif rendah, namun jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah masih cukup tinggi. Sementara di sejumlah kabupaten lain, kepemilikan rumah cukup baik, tetapi kualitas rumah yang tidak layak justru mendorong tingginya angka kemiskinan.
“Kalau kita ingin menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” katanya.
Menurutnya, fokus pada penanganan RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Penanganan rumah dapat diintegrasikan dengan program peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Terkait pembiayaan penanganan sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH, Anwar memastikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah telah sepakat menjalankan skema pembiayaan bersama.
Pendanaan akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan mengundang seluruh bupati dan kepala perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua harus menggunakan data yang sama. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, validasi data RTLH juga akan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan perguruan tinggi maupun konsultan profesional.
Menutup arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa arah kerja pemerintah daerah harus berangkat dari tiga prinsip utama, yakni data sebagai dasar kebijakan, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem pemerintahan.
Menurutnya, melalui digitalisasi, kebijakan akan lebih mudah diperbarui, terintegrasi, serta dapat dikawal secara berkelanjutan demi memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
