RastraNews.id, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan 6.629 unit rumah layak huni sepanjang 2025. Program yang menyasar masyarakat miskin kelompok desil 1 hingga 4 itu tersebar di seluruh 13 kabupaten/kota.
Realisasi tersebut menjadi bagian dari program BERANI Sejahtera yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng Akris Fatta Yunus mengatakan ribuan rumah tersebut direalisasikan melalui dua skema intervensi, yakni Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).
“Program BERANI tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota dan dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta melalui CSR/NGO, serta pengembang,” kata Akris dalam konferensi pers program 9 BERANI di Tanaris Caffe, Kamis (10/9/2026).
Dari total 6.629 unit, sebanyak 5.187 unit merupakan pembangunan baru, sementara 1.442 unit lainnya berupa peningkatan kualitas rumah yang sebelumnya belum memenuhi standar kelayakan.
Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan realisasi terbesar. Sebanyak 3.150 unit rumah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya di wilayah tersebut.
Dari jumlah itu, 3.018 unit merupakan pembangunan baru dan 132 unit peningkatan kualitas.
Kota Palu berada di urutan kedua dengan 2.025 unit, terdiri dari 1.714 pembangunan baru dan 311 peningkatan kualitas.
Realisasi di daerah lainnya masing-masing Donggala 269 unit, Banggai 230 unit, Banggai Laut 182 unit, Tojo Una-Una 176 unit, Parigi Moutong 159 unit, Poso 121 unit, Morowali Utara 117 unit, Morowali 98 unit, Buol 48 unit, Tolitoli 46 unit, dan Banggai Kepulauan 8 unit.
Besarnya angka tersebut menunjukkan kebutuhan hunian layak masih menjadi salah satu persoalan penting yang harus ditangani pemerintah, terutama bagi masyarakat miskin.
Program ini tidak hanya menyasar pembangunan rumah dari nol, tetapi juga memperbaiki rumah warga yang sudah ada namun kondisinya belum layak dihuni.
Pengembang Jadi Kontributor Terbesar
Menariknya, sebagian besar realisasi rumah layak huni pada 2025 bukan berasal dari APBD provinsi maupun APBN.
Data Dinas Perkimtan menunjukkan pengembang menjadi kontributor terbesar dengan 5.048 unit.
Selanjutnya, APBD kabupaten/kota berkontribusi 811 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Perkimtan 505 unit, APBD Provinsi melalui Dinas Sosial 143 unit, APBN 90 unit, serta CSR/NGO sebanyak 32 unit.
Khusus dari APBD Provinsi melalui Dinas Perkimtan, 48 unit direalisasikan melalui pembangunan baru dan 457 unit melalui peningkatan kualitas.
Sementara kontribusi APBD kabupaten/kota terdiri atas 91 unit pembangunan baru dan 720 unit peningkatan kualitas.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah.
Pemprov Sulteng mengandalkan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, pengembang hingga lembaga nonpemerintah.
Akris menegaskan program penyediaan rumah layak huni merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kesehatan, keamanan dan kenyamanan keluarga.
Karena itu, intervensi dilakukan dengan dua pendekatan. Masyarakat yang belum memiliki rumah layak mendapatkan pembangunan baru, sementara rumah yang masih dapat dipertahankan diberikan peningkatan kualitas.
Dengan 6.629 unit yang terealisasi sepanjang 2025, Pemprov Sulteng berharap program tersebut dapat terus diperluas untuk menjangkau masyarakat miskin yang masih membutuhkan hunian layak.
Bagi pemerintah daerah, penyediaan rumah bukan semata persoalan membangun bangunan fisik. Program tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi beban masyarakat miskin sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
