Appi menjelaskan, penyerahan dilakukan secara fisik dan dokumen, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap aset milik pemerintah yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
Setiap rupiah dari uang negara yang digunakan untuk membeli aset harus dapat dipertanggungjawabkan. Mobil dinas itu bukan milik pribadi, melainkan fasilitas negara yang harus digunakan secara tepat sasaran.
Munafri juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, yang telah membuka jalan baru dalam membangun kemitraan kuat antara Pemkot dan aparat penegak hukum.
“Apa yang dilakukan oleh tim Kajari hari ini adalah wujud nyata sinergi Forkopimda. Ini membuka ruang bahwa penegakan dan pengamanan aset bisa dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa penertiban kendaraan dinas DPRD ini baru langkah awal. Pemkot akan melanjutkan penelusuran terhadap berbagai aset daerah lainnya.
Termasuk aset strategis seperti pulau Samalona, serta aset bermasalah yang selama ini diguasai pihak-pihak tertentu tanpa hak.
“Ke depan, kita tidak hanya bicara mobil. Tapi juga aset strategis seperti pulau-pulau, bangunan, lahan, bahkan pohon yang jadi aset daerah tapi tidak tercatat atau dikuasai orang. Semua akan kita telusuri dan amankan kembali,” tuturnya.