Rastranews.id, Jakarta— Pemerintah serius memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan konsolidasi data penerima bansos di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data dilakukan secara berkala karena kondisi masyarakat bersifat dinamis dan terus berubah.
“Dengan pertemuan rutin seperti ini, kita bisa memastikan jika ada hal yang meragukan di lapangan, langsung kita cek ulang supaya data makin akurat,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desil 1 sampai 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 35,04 juta penerima.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16,3 juta KPM telah diverifikasi dan mulai menerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) secara bertahap.
Sementara itu, 18,7 juta penerima baru juga masuk tahap verifikasi, dengan hasil 12,6 juta dinyatakan layak, 4,2 juta tidak layak, dan 1,9 juta masih dalam proses pengecekan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut 4,2 juta KPM yang tidak layak sebagai inclusion error dan akan digantikan dengan data exclusion error sesuai kriteria yang lebih tepat.
“Penggantian akan diprioritaskan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan rumah tidak layak huni serta berdaya listrik rendah,” jelas Amalia.
Ia menambahkan, BPS dan Kemensos juga akan memperkuat koordinasi hingga ke daerah lewat rapat koordinasi teknis (Rakornis) bersama Dinas Sosial dan BPS seluruh Indonesia pekan depan.
“Kami ingin pemutakhiran DTSEN dilakukan lebih solid agar data penerima bansos benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gus Ipul pun mengingatkan agar bantuan yang diterima dimanfaatkan secara bijak sesuai peruntukannya.
“Jangan digunakan untuk judi online, rokok, atau membayar utang. Gunakan bansos ini sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Kemensos dan BPS memastikan kebijakan bansos semakin transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (MU)