RastraNews.id, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat sebanyak 2.181 usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai dasar penyusunan arah pembangunan tahun 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang tengah melalui proses sinkronisasi untuk penetapan prioritas.
Gambaran tersebut mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Forum ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar sebagai bagian dari konsolidasi arah pembangunan tahun depan.
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi yang dinilai berpotensi menghambat jalannya program prioritas.
Ia menegaskan bahwa soliditas internal perangkat daerah harus dibenahi sebelum berbicara mengenai koordinasi lintas sektor.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegasnya.
Appi menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks birokrasi daerah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan kepemimpinan.
Ia mengaku selama hampir satu tahun melakukan pengamatan dan menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta masih kuatnya ego sektoral yang membuat sejumlah program prioritas tidak berjalan maksimal.
“Leadership kita diuji. Jangan semua laporan yang masuk itu manis,” ujarnya.
Ia memastikan akan melakukan pengawasan langsung dan cross check terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah, bahkan melibatkan unsur non-pemerintah untuk memastikan transparansi.
Digitalisasi sistem pemerintahan, menurutnya, menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas. Appi juga mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah demi memudahkan pencapaian insentif.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Program harus tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, menjelaskan seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musrenbang yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.
Sejumlah program prioritas diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, dan pariwisata.
Di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusi melalui Unit Layanan Disabilitas, penyediaan data Anak Tidak Sekolah secara by name by address, serta program pembagian baju sekolah gratis sebelum tahun ajaran baru.
Sementara pada sektor kesehatan, perhatian diberikan pada peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang, penerapan pelayanan ramah disabilitas termasuk pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan, hingga klaim pembiayaan layanan bagi ODGJ terlantar dan tidak mampu.
Pada sektor sosial, penguatan Rumah Perlindungan dan Trauma Center, penambahan tenaga pekerja sosial, serta pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana menjadi bagian dari agenda prioritas.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, program diarahkan pada pemenuhan akses air bersih dan sanitasi aman di wilayah Makassar Utara, Timur, dan pesisir, peningkatan jalan dan drainase, pengendalian banjir, serta optimalisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pengembangan urban farming di lorong dan pekarangan, penguatan kapasitas nelayan dan petani, peningkatan daya saing destinasi wisata, serta transformasi digital koperasi dan UMKM juga masuk dalam rancangan program strategis beberapa tahun ke depan.
Dahyal menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam dokumen perencanaan pembangunan 2026 dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya penyelarasan seluruh program perangkat daerah dengan visi pembangunan kota agar berjalan dalam satu irama.
Menurutnya, sinkronisasi menjadi kunci agar tujuan besar pembangunan dapat tercapai secara optimal. (rls/mu)
