Rastranews.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggulirkan program penanaman mangrove massal yang melibatkan empat kabupaten sekaligus, menanam total 142 ribu bibit sebagai investasi masa depan pesisir dan Ekonomi Biru daerah.
Aksi serentak yang berlangsung dari 26 Agustus hingga 3 September 2025 ini menyasar empat lokasi strategis, Pulau Sabangko, Desa Mattirobambang, Liukang Tuppabiring (Kabupaten Pangkep), Kelurahan Watang Suppa (Kabupaten Pinrang), Desa Tonra, Kecamatan Libureng (Kabupaten Bone), dan Desa Pallengu, Kecamatan Bangkala (Kabupaten Jeneponto).
Di setiap kabupaten, sebanyak 35.602 bibit mangrove ditanam melalui kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten, Cabang Dinas Kelautan, aparat desa, dan yang terpenting, masyarakat pesisir sebagai garda terdepan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, M. Ilyas, menegaskan visi besar di balik program ini. “Mangrove tidak hanya melindungi pesisir dari abrasi, tetapi juga menjadi ekosistem penting yang menopang sumber penghidupan masyarakat,” tegasnya, Sabtu (6/9/2025).
“Gerakan ini bukan sekadar menanam pohon, melainkan menanam masa depan. Bibit yang ditanam merepresentasikan komitmen jangka panjang pemerintah dalam memperkuat rehabilitasi kawasan dan memperluas sektor Ekonomi Biru,” sambung Ilyas.
Menurutnya, mangrove adalah benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi, sekaligus ekosistem yang menopang perikanan dan kehidupan masyarakat,bagian integral dari upaya rehabilitasi kawasan dan perluasan wilayah Ekonomi Biru.
Plt. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Provinsi Sulsel, Marhamah, mengungkapkan bahwa program ambisius ini sebenarnya direncanakan mencakup tujuh kabupaten, meski saat ini baru terlaksana di empat wilayah.
“Targetnya, seluruh lokasi bisa segera terealisasi agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Kami berharap masyarakat terus terlibat aktif karena keberlanjutan ekosistem mangrove bergantung pada kepedulian bersama,” tegas Marhamah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan masyarakat, karena keberhasilan program rehabilitasi ini sangat bergantung pada keterlibatan warga dalam jangka panjang.
Program ini tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga membuka cakrawala ekonomi baru. Sejumlah desa telah mulai mengembangkan ekowisata berbasis mangrove dan pemanfaatan hasil hutan mangrove secara berkelanjutan, membuktikan bahwa kawasan rehabilitasi bisa berfungsi ganda melindungi alam dan menghadirkan nilai ekonomi.
Bagi warga pesisir, menanam mangrove bukan sekadar program pemerintah, melainkan tradisi yang dilandasi kesadaran ekologis mendalam.
“Kalau tidak ada mangrove, ikan semakin sedikit, laut cepat rusak. Jadi ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak-anak nanti,” tutur seorang warga setempat.
Gerakan massal ini menjadi simbol konkret kolaborasi harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga pesisir Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.
Dengan setiap bibit yang ditanam, tersimpan harapan akan laut dan pantai yang lestari serta mampu menyejahterakan generasi mendatang. (HL)