Rastranews.id, Palu — Penonaktifan 111.190 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di Sulawesi Tengah memunculkan potensi kekosongan jaminan layanan medis bagi ribuan warga. Pemerintah Provinsi Sulteng memastikan kondisi tersebut tidak akan menghentikan akses berobat masyarakat.
Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyatakan program daerah bertajuk Berani Sehat disiapkan sebagai bantalan ketika kepesertaan BPJS warga dinonaktifkan pemerintah pusat.
“Kalau ada yang tidak lagi aktif atau bahkan tidak punya JKN sama sekali, cukup dengan KTP Sulawesi Tengah tetap bisa dilayani,” kata Reny, Rabu (11/2/2026).
Data pemerintah provinsi menunjukkan Parigi Moutong menjadi daerah dengan jumlah PBI nonaktif tertinggi, disusul Poso dan Toli-Toli. Kota Palu sendiri mencatat ribuan peserta terdampak.
Lonjakan angka nonaktif ini berkaitan dengan pembaruan data kepesertaan secara nasional. Di sejumlah daerah, kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran warga, terutama pasien dengan terapi rutin dan penyakit kronis.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan layanan untuk penyakit berat seperti cuci darah dan gangguan jantung tetap dijamin melalui skema Berani Sehat. Program yang dibiayai APBD itu diklaim menjadi instrumen untuk menjaga cakupan layanan kesehatan tetap luas di tengah dinamika kebijakan pusat.
“Kesehatan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administrasi,” ujar Anwar.
Pemprov Sulteng menyatakan terus menyinkronkan data dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran. Di saat yang sama, daerah menargetkan perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) agar lebih banyak warga terlindungi.
Penonaktifan PBI secara nasional menjadi pengingat pentingnya validasi data dan keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah kini diuji memastikan program penyangga tersebut benar-benar mampu menutup celah bagi warga yang terdampak.
